Pertimbangan atau Nasihat Hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan
| No. | PERTIMBANGAN / NASEHAT | LIHAT DETAIL |
| 1 | Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan MOU MA dengan Federal Court of Australia dan Family court of Australia | 1KMA No. 124/KMA/SK/VIII/2004 |
| 2 | Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal. | Fatwa 052/KMA/III/2009 |
| 3 | Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK | SEMA No 14/2010 |
| 4 | Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI. | Fatwa 35/KMA/III/2009 |
| 5 | Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan. | Fatwa 52/KMA/V/2009 |
| 6 | Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan | Fatwa 59/KMA/V/2009 |
| 7 | Putusan MA tidak berlaku surut. | Fatwa 115/KMA/IX/2009 |
| 8 | Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain | Fatwa 118/KMA/IX/2009 |
| 9 | Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi. | Fatwa 130/KMA/X/2009 |
| 10 | Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan | Fatwa 146/KMA/XII/2009 |
| 11 | Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga. | Fatwa 148/KMA/XII/2009 |
| 12 | Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI. | Fatwa 149/KMA/XII/2009 |
| 13 | Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama | KMA 126/KMA/SK/VIII/2011 |
| 14 | Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu | KMA No: 003/KMA/SK/I/2011 |
| 15 | Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung | KMA No. 071/KMA/SK/V/2011 |
Berita Terkini
- Ketua Pengadilan Agama Medan hadiri acara Pengukuhan Kepala OJK
- PA Medan Saksikan Wisuda Purnabakti KPTA Yogyakarta
- Pengadilan Agama Medan Saksikan Wisuda Purnabakti KPTA Palangkaraya
- Mediator Non Hakim Pengadilan Agma Medan Kembali Berhasil
- Pengadilan Agama Medan Laksanakan Rapat Tim Baperjakat
- Keluarga Besar Pengadilan Agama Medan melaksanakan kunjungan Sosial
- Apel pagi Pengadilan Agama Medan, Senin 27 Juli 2026
- Apel Sore Pengadilan Agama Medan, 24 April 2026
- Perpisahan dan Pengantar Alih Tugas Pengadilan Agama Medan
- Keluarga Besar Ibu-Ibu Pengadilan Agama Medan laksanakan Pertemuan KBI
Jam Pelayanan
| HARI | JAM LAYANAN | ISTIRAHAT |
| Senin s/d Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 08.00 - 17.00 | 12.00 - 13.30 |
| Catatan : |
| - Hari Jumat 50% dari total Jumlah Pegawai WFH (Work From Home) |
| - Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
| - Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
| - Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Statistik
Sosial Media
 |
 |
 |
 |
|
Youtube
|
|
